Home News Events Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Alami Kenaikan

Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Alami Kenaikan

Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami kenaikan
Ilustrasi | Foto: bpjs-kesehatan.go.id

Highlight.ID – Mulai Jumat (1/1), pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menaikkan iuran untuk peserta kelas III. Kenaikan menjadi sebesar Rp35 ribu ditujukan untuk kepesertaan kelas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), Penerima Banuan Iuran (PBI),dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Aturan tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Adapun ebsaran iuran kelas III mandiri adalah Rp42.000 dengan rincian bantuan pemerinrah sebesar Rp7.000 dan dana dari peserta sebesar Rp35.000.

Baca Juga:
Tanda-tanda Orang Masuk Golongan BPJS, Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita

Sementara iuran peserta BPJS Kesehatan kelas lain sudah mengalami kenaikan sejak Juli 2020. Peserta kelas I mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) menjadi Rp 150.000 per orang per bulan atau naik 85,18%. Lalu, kelas II menjadi Rp 100.000 per orang per bulan atau naik 96,07%.

Ni Made Ayu Ratna Sudewi selaku Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan menerangkan bahwa pemerintah tetap memberikan bantuan iuran kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3.

“Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, Pemerintah masih menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas 3. Pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas 3 hanya membayar iuran Rp35.000 dari yang seharusnya Rp42.000, sementara sisanya pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” kata Ratna Sudewi dikutip dari laman bpjs-kesehatan.go.id.

“Dengan DJS Kesehatan yang cukup, pembayaran klaim sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan tertib sesuai dengan jatuh tempo. Sehingga diharapan tidak akan menghambat fasililtas kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan serta akan mendorong dalam mengoptimalkan kualitas dan perbaikan layanan bagi peserta JKN-KIS,” tambahnya.